 |
| Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Sesuai dengan tahapan dan regulasi, masa kampanye Pasangan Calon (Paslon) pada Pilkada 2024 telah usai.
Dengan demikian, semua aktivitas kampanye baik secara langsung maupun secara daring telah dihentikan.
KPU, Bawaslu, dan APH bahkan turun melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sebelumnya memenuhi zona yang telah ditetapkan.
Menanggapi masa tenang, Guru Besar IAIN Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum menyuarakan Pilkada damai untuk menciptakan pemimpin yang mampu membawa perubahan lebih baik lagi untuk Kabupaten Bone.
"Di masa masa injury time atau tersisa empat hari untuk waktu pencoblosan, mari kita sambut pilkada provinsi Sulsel dan Pilkada kabupaten/kota, terkhusus Pilkada Bone dengan gembira ria, damai, aman dan terus kondusif dari berbagai ancaman sosial politik yang berpotensi mengganggu," ungkapnya melalui rilis tertulisnya.
Ada beberapa hal yang menurut mantan Rektor IAIN Bone ini mesti diantisipasi jika ingin menciptakan perpolitikan yang damai.
"Suasana damai antara paslon bersama timnya masing-masing. Penyelenggara juga bebas dari intervensi yang bisa mengganggu apalagi sampai mempengaruhi independensinya sebagai penyelenggara," ungkapnya.
Dirinya juga berpesan, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara maksimal serta hindari golput.
"Masyarakat dihimbau bersiap menghadapi pencoblosan, jangan dipilih golput, gunakan hak pilihnya dengan nuraninya, jangan menggadai suara hanya kanton plastik hitam berisi minyak goreng, gula sabun, dll," katanya lagi.
Bahkan untuk alasan sumbangan ketika ada kaitannya dengan politik maka masyarakat mestinya menolak.
"Hindari pemberian money politik dan serupanya, sekalipun dengan bahasa, bahwa ini pemberian SUMBANGAN SUKARELA TANPA TEKANAN (SUSU TANTE)," jelasnya.
Ia mengajak untuk meletakkan pilkada sebagai sesuatu hal yang wajib diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sebagai konsekwensi dari negara hukum demokrasi.
"Semua negara hukum pasti menyelenggarakan pemilu dan atau pilkada. Pilkada di Indonesia memiliki keunggulan bila dibandingkan pemilu/pilkada di beberapa negara lain," terangnya.
Prof Nuzul menyebut hal yang menjadi pembeda yakni Indonesia memiliki pengawas yang disebut Bawaslu, di negara lain biasanya penyelenggaranya hanya satu lembaga pelaksana.
"Yang kita namakan kalau di Indonesia KPU, kemudian yang bisa memantau hanya ada lembaga-lembaga pemantau pemilu," bebernya.
Sehingga kata dia, pemilihan di Indonesia semestinya melahirkan pemimpin lebih baik karena dari segi penyelenggara dan pengawasan dinilai lengkap.
"Kalau kita di Indonesia ada KPU, Bawaslu, kemudian lembaga pemantau pemilu. Karena itu, hendaknya pelaksanaan pilkada di Indonesia harusnya lebih baik, lebih jujur, lebih adil, dan demokratis," terangnya.
Jurdil, artinya jujur tanpa bedil. Sementara Bedil bisa bermakna macam macam, seperti pemberian uang, sembako, intervensi dan tekanan dari kelompok tertentu, tekanan dari oknum penguasa, pemerintah dan pengusaha.
"Mari pilkada diciptakan untuk rakyat, sebab pilkada akan melahirkan pemerintahan baru yang lebih demokratis di daerah, sedangkan pemerintahan daerah tidak ada lain adalah wujud kedaulatan rakyat berdasarkan peraturan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Semoga pesta Pilkada Bone menghasilkan pemimpin yang siap bekerja untuk rakyat dan memajukan Bone," tutupnya. (*)
