 |
| Suasana debat Pamungkas Paslon Bupati dan wakil Bupati Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Masalah terbesar yang saat ini belum sepenuhnya mampu teratasi di Kabupaten Bone yakni pembangunan infrastruktur khususnya jalan.
Pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan jalan rusak. Itupun akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pasalnya, mayoritas jalan yang membutuhkan perbaikan adalah jalan kabupaten, atau pengerjaannya menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD).
Tiga Paslon yang saat ini bertarung untuk memenangkan Pilkada Bone 2024 masing-masing punya hasil analisis terkait dengan kondisi jalan rusak di Kabupaten Bone.
Namun ada yang menarik dari pernyataan Andi Asman Sulaiman Calon Bupati Bone nomor urut 3 yakni ingin melakukan upaya agar status jalan kabupaten di turunkan sehingga dapat dikerjakan dengan menggunakan dana desa.
"Kondisi ini harus ada tindakan. Harus diturunkan status menjadi jalan desa. Supaya nanti anggaran desa bisa digunakan," ungkap, Andi Asman Sulaiman didampingi wakilnya Andi Akmal Pasluddin.
Muhammad Rizky Irawan salah seorang mahasiswa ilmu pemerintahan mengatakan, semestinya yang dipikirkan pemerintah daerah atau kandidat bupati bagaimana menciptakan daerah yang mandiri.
"Apa tujuannya otonomi daerah?. Pemerintah pusat ini akan kewalahan kalau pemerintah di daerah selalu berpikir ingin disuapi," ungkapnya.
Dia menjelaskan, Anggaran yang bersumber dari APBN lalu kemudian turun ke desa itu diharapkan untuk pembangunan di desa secara menyeluruh bukan hanya infrastruktur jalan.
"Jadi konyol kalau itu mau diganggu. Pada intinya dengan mengharapkan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawab kabupaten bersumber dari pusat sama halnya angkat tangan sebelum bekerja," ungkapnya lagi.
Rizky menyebut bahwa pemerintah daerah semestinya berpikir bagaimana mengelola anggaran sekreatif mungkin. Kemudian, meningkatkan PAD dan mencegah kebocoran, waspadai penyalahgunaan anggaran.
"Serta kurangi kunjungan-kunjungan yang tidak penting. Paling penting juga pejabat jangan bermewah-mewah, bisa dibayangkan kalau pemerintah bermewah-mewah kemudian pembangunan jalan sepenuhnya dibebankan ke kepala desa," tambahnya lagi.
Rizky melanjutkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sudah jelas aturan mainnya. Apalagi jalan, pemerintah sengaja mengkategorikan agar semua punya tanggung jawab.
"Kabupaten punya jatah jalan khusus yang menjadi tanggung jawab, Pemerintah Provinsi ada, begitu juga dengan jalan nasional menjadi tanggung jawab pusat. Pengkategorian itu juga dari hasil analisis supaya antara pemerintah daerah sampai pusat ini berkolaborasi, sama-sama ringan," jelasnya.
Rizky mengatakan, kalau pemerintah desa jeli mestinya mereka harus protes terkait dengan kebijakan tersebut. Karena secara tindak langsung mereka tidak lagi mandiri untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama masyarakat.
"Saya yakin kepala desa tidak ada yang setuju. Karena memang anggaran dari pusat itu sepenuhnya diberikan kepada kepala desa untuk dikelola sesuai kebutuhan di masing-masing desa. Makanya, ada pendamping desa," tutupnya.
Hal yang sama diungkapkan, Muliadi. Ia mengatakan, Paslon semestinya menawarkan program yang mudah dipahami oleh masyarakat.
"Kami sebenarnya menunggu program yang kalau sudah disampaikan satu kali pejamkan mata sudah tersave di kepala. Kalau yang ini malah memancing kita untuk berpikir keras," katanya.
Menurutnya, yang semestinya diprogramkan pemerintah daerah adalah bagaimana supaya desa ini mandiri, mereka mengelola anggaran ke hal-hal produktif.
"Contoh, pengembangan sektor wisata desa. Atau UMKM di desa. Bagaimana ceritanya, di desa saja belum tuntas malah mau diganggu anggarannya," tutup dia.
Sementara, Iksan mengatakan, apa yang disampaikan oleh Andi Asman Sulaiman ada benarnya juga ketika ditinjau dari permasalahan yang terjadi di desa saat ini.
"Mungkin karena banyak oknum kades yang salah gunakan anggaran atau korupsi. Tapi mestinya dijelaskan dengan cara yang berbeda jangan status jalan mau diubah," tuturnya.
Iksan menilai apa yang disampaikan Calon Bupati Bone sering jadi bahan diskusi. Apalagi Kabupaten Bone termasuk daerah terluas di Sulawesi Selatan.
"Memang sebenarnya Pemerintah daerah akan kewalahan. Bahkan kalau mau benahi jalan rusak secara menyeluruh tidak cukup jika hanya satu periode, itupun banyak program yang dikorbankan," tutup dia. (*)
