 |
| Ilustrasi Pilkada 2024 (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, MAKASSAR- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah memasuki tahap penetapan pasangan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat.
Di Sulawesi Selatan nyaris tak ada polemik yang terjadi dalam penetapan pasangan calon.
Hanya Kabupaten Maros sempat terjadi polemik yang mana, Suhartina Bohari merupakan Calon Wakil Bupati Maros gagal bertarung lantaran dinyatakan positif narkoba di tes kesehatan.
Meski pada akhirnya, terungkap positif narkoba tersebut muncul lantaran ia mengkonsumsi obat menjelang tes kesehatan.
Selanjutnya, Muetazim Mansyur yang telah lulus menjalani tes kesehatan dianggap memenuhi syarat mendampingi Chaidir Syam di Pilkada 2024.
Dengan demikian tak ada lagi permasalahan yang terjadi pada tahapan penetapan Paslon di Pilkada khususnya wilayah Sulawesi Selatan.
Saat ini tugas masyarakat yang memilih dan menentukan pemimpin satu periode atau lima tahun ke depan.
Untuk memikih pemimpin tim timurkotacom menyajikan tujuh poin penting yang bisa menjadi bahan penilaian untuk pemimpin ke depan:
- Visi dan misi adalah fondasi utama dari setiap program kerja calon kepala daerah. Pemilih perlu memastikan bahwa visi yang diajukan kandidat sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Misi yang realistis dan terukur juga harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih.
- Rekam jejak kandidat dalam posisi-posisi sebelumnya memberikan gambaran tentang kemampuan dan integritas mereka. Pemilih disarankan untuk menilai kinerja mereka dalam jabatan-jabatan terdahulu, apakah mereka berhasil memenuhi janji dan menyelesaikan tugas dengan baik.
- Program kerja calon harus jelas dan detail. Pemilih perlu menilai apakah program tersebut menawarkan solusi konkret untuk isu-isu utama daerah, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Rencana yang spesifik dan aplikatif lebih disarankan daripada janji-janji umum.
- Kemampuan manajerial adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah. Kandidat harus menunjukkan pengalaman dalam mengelola anggaran, tim, dan proyek. Kemampuan kepemimpinan yang efektif akan menentukan kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan daerah.
- Pemilih perlu mempertimbangkan sikap kandidat terhadap isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan hak asasi manusia. Kebijakan yang inklusif dan adil mencerminkan kepedulian kandidat terhadap kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal esensial dalam pemerintahan yang baik. Kandidat harus menunjukkan komitmen untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Ini termasuk penerapan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas.
- Tim pendukung kandidat juga mempengaruhi efektivitas calon dalam memimpin. Pemilih harus menilai kredibilitas dan kompetensi tim yang akan mendampingi calon, karena mereka berperan penting dalam implementasi program kerja dan kebijakan. (*)
