 |
| Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM didampingi Bahtiar Parenrengi saat memaparkan materinya (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Yayasan Museum Kebudayaan Bugis bersama
Anggota DPD RI yang juga anggota MPR RI Dapil Sulawesi Selatan, Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM, menggelar dialog budaya politik menjelang Pilkada Serentak 2024 Pada hari Selasa, 23 Juli 2024.
Acara ini merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan Museum Kebudayaan Bugis dan diadakan di Bunir Cafe.
Dialog ini dipandu oleh Bahtiar Parenrengi dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk budayawan, politisi, organisasi masyarakat (Ormas), akademisi, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta insan pers.
Dr. H. Ajiep Padindang memaparkan sejumlah ide dan gagasan mengenai pentingnya mengembalikan budaya politik menjelang pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, esensi dari pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Ia mencontohkan daerah-daerah dengan kekhususan seperti Aceh bisa saja menerapkan konsep khilafah dalam pemilihan kepala daerah dan Papua yang menggunakan sistem Noken dalam pemilihan di daerah pegunungan.
Dr. Ajiep juga mengungkapkan pergeseran budaya politik dalam pemilu sebelumnya, di mana masyarakat cenderung memilih berdasarkan uang daripada kapabilitas calon.
"Budaya politik kita telah banyak mengalami pergeseran. Masyarakat kini lebih sering memilih karena persoalan uang daripada kapabilitas calon," ujarnya. Hal ini, menurutnya, merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Dr. Andi Sugirman, SH., MH, seorang akademisi dari IAIN Bone, juga memberikan pandangannya mengenai budaya politik jelang pemilihan kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dan salah satu bentuk implementasi demokrasi tersebut adalah melalui pemilihan umum.
"Sebagai negara demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Indonesia menganut demokrasi Pancasila," jelasnya.
Demokrasi Pancasila, lanjutnya, berlandaskan pada nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. (*)
