 |
| Ilustrasi tes CPNS 2024 (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM- Bagi yang baru pertama kali mengikuti seleksi CPNS, bagian ini merupakan salah satu terpenting.
Akan ada beberapa soal berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik menyangkut Struktur, amandemen, dan dokumen terkait.
Peserta diarahkan bagaimana memahami dan mendalami terkai dengan UUD 1945, yang tak lain merupakan dasar negara kita.
Sementara bagi peserta yang sudah berulang kali mengikuti tes. Tentu mereka telah memahami secara mendalam terkait dengan materi ini.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi negara.
Struktur, amandemen, dan dokumen terkait UUD 1945 sangat penting untuk memahami bagaimana konstitusi ini mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Berikut penjelasan mendalam tentang aspek-aspek tersebut:
1. Struktur Undang-Undang Dasar 1945
- UUD 1945 terdiri dari beberapa bagian penting yang membentuk struktur konstitusi Pembukaan, bagian ini berisi piagam dan tujuan utama pembentukan negara Indonesia, termasuk Pancasila sebagai dasar negara.
- Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan kemerdekaan Indonesia dan cita-cita negara.
- Batang Tubuh, bagian utama UUD 1945 ini terdiri dari 37 Pasal, yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan hak-hak warga negara. Batang tubuh dibagi dalam beberapa bagian:
- Bagian I, mengenai bentuk dan kedaulatan negara.
- Bagian II, mengatur lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Bagian III, mengenai kewenangan pemerintah, sistem peradilan, dan otonomi daerah.
- Bagian IV, mengatur hak-hak warga negara, serta kewajiban dan tanggung jawab negara.
- Penjelasan, dokumen ini memberikan interpretasi dan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. Penjelasan ini mencakup panduan praktis dalam penerapan konstitusi.
2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan konstitusi negara.
Amandemen dilakukan dalam periode 1999-2002 yang dikenal sebagai reformasi konstitusi, yang merubah dan memperbaharui UUD 1945 dalam beberapa tahap:
- Amandemen Pertama (1999), .mengubah struktur dan fungsi lembaga negara. Amandemen ini memperjelas pembagian kekuasaan antara MPR, DPR, dan Presiden. Juga menciptakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Amandemen Kedua (2000), mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan lembaga negara dan pemilihan umum, serta memperjelas hubungan antara eksekutif dan legislatif.
- Amandemen Ketiga (2001), menambah ketentuan tentang hak asasi manusia dan otonomi daerah, serta mengatur kembali wewenang MPR.
- Amandemen Keempat (2002), memperkuat sistem pemerintahan dan memodernisasi struktur kelembagaan. Amandemen ini juga mengatur lebih detail mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara.
3. Dokumen Terkait
Beberapa dokumen terkait yang penting dalam konteks UUD 1945 meliputi:
- Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dokumen ini merupakan cikal bakal UUD 1945, yang dirumuskan oleh BPUPKI dan berisi rumusan awal Pancasila sebelum diubah pada saat proklamasi.
- Naskah Proklamasi (17 Agustus 1945), mengandung pengumuman kemerdekaan Indonesia dan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
- Berita Negara Republik Indonesia, Dokumen resmi yang memuat teks UUD 1945 dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Undang-Undang Perubahan UUD 1945, berisi teks dari amandemen UUD 1945 yang mengatur perubahan-perubahan yang telah dilakukan.
- Keputusan MPR, berisi keputusan-keputusan MPR mengenai perubahan dan interpretasi UUD 1945, serta keputusan tentang pemilihan dan pelantikan pejabat negara. (*)
