 |
| Warga bersama pemerintah desa dan pihak PLN membahas nasib Peppangan (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, PINRANG- Kepala Desa Rajang mendesak agar pemerintah bersama PLN segera merealisasikan keinginan masyarakat di Dusun Peppangan Pinrang untuk menikmati aliran listrik.
"Jadi kita ini, mau betul tunggu berapa waktu dan kami akan tagih," Tanya Kepala Desa Rajang, Muhammad Abu pada pihak PLN UP3 Pinrang dan KPH Sawitto.
Ia telah sabar menunggu bertahun-tahun menanti pembangunan listrik di Dusun Peppangan Pinrang yang sudah lama dijanjikan.
Keresahan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait pengadaan listrik di Dusun Peppangan bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP) dan DPRD Kabupaten Pinrang, Senin (27/5/2024).
"Kalau sudah begini masalahnya, saya juga tidak terima. Kami juga orang Indonesia, kenapa kami dikasi begitu? Kasihan warga diatas (Peppangan)," jelas Muhammad Abu pada PLN UP3 Pinrang dan KPH Sawitto.
Muhammad Abu juga menerangkan, betapa mirisnya kondisi masyarakat Peppangan, dengan jalannya yang kurang layak, bahkan listrik pun juga belum dibangun di kampung tersebut.
"Saya ibu kalau naik ka diatas (Peppangan), menetes air mata saya lihat saya punya warga. Kasihan. Jalannya sudah tidak bagus, listriknya juga tidak bagus. Ini diapakan warga ini, kita juga orang Indonesia, dan ada peraturan bahwa diupayakan bahwa semua warga negara Indonesia terang. Tapi ini malah dikasi gelap," jelasnya.
Lebih lanjut, setelah 78 Tahun Indonesia dinyatakan merdeka, namun masih banyak ketimpangan yang dialami oleh rakyatnya, terutama di bidang infrastruktur dan fasilitas Listrik.
Menuju Indonesia Emas, Peppangan Masih saja Cemas. Dusun Peppangan, merupakan salah satu daerah pelosok di kabupaten Pinrang yang hingga detik ini belum juga teraliri listrik. Letaknya hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bakaru.
Terhitung sejak diresmikannya PLTA Bakaru pada tahun 1991, saat ini sudah 33 Tahun lamanya, sejak saat itu pula Peppangan belum juga teraliri listrik hingga saat ini.
Setahun silam, pihak PLN UP3 Pinrang dan KPH Sawitto serta IPMP, DPRD Kabupaten Pinrang, dan Pemkab Pinrang bertanda tangan dalam MOU setelah melakukan audiensi setelah demonstrasi yang dilakukan IPMP.
Dalam MOU poin ke 4 tersebut tercantum, "Dalam rentang waktu satu bulan (30 hari) semua perizinan (penggunaan lahan hutan lindung) sudah disiapkan dan pembangunan diadakan oleh PLN setelah izin terbit," ditandatangani oleh PLN UP3 Pinrang, KPH Sawitto, DPRD Kab Pinrang, Pemerintah Daerah, Masyarakat Peppangan, dan Ketua IPMP, di gedung DPRD Kab Pinrang setahun silam.(31/5/2023)
Namun sayang, MOU tersebut rupanya hanya sekedar janji saja tanpa pembuktian. Sebab hingga hari ini, terhitung hampir genap setahun setelahnya, ternyata janji 30 hari menyelesaikan perizinan nyatanya tidak terealisasikan oleh pihak terkait.
Sementara itu, hasil dari audiensi (27/5/2024) tersebut, dibuatlah Memorandum of Understanding (MOU) baru yang terdiri atas 5 poin yang disepakati oleh seluruh pihak terkait. Salah satu poin MOU tersebut, yaitu pihak PLN dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait siap menyelesaikan seluruh perizinan selama 34 hari kerja terhitung sejak surat permohonan PKS diterima oleh Dirgend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
